INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
KEBIJAKAN PENETAPAN
UPAH MINIMUM
DALAM RANGKA
KEBERLANGSUNGAN USAHA
DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Dalam upaya
untuk menyelaraskan kebijakan
upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi nasional serta untuk
mewujudkan keberlangsungan usaha
dan peningkatan kesejahteraan pekerja, dengan ini menginstruksikan:
Kepada :
1.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian;
5. Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Para Gubernur;
7. Para
Bupati/Walikota;
Untuk:
PERTAMA :
Mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing secara terkoordinasi
dan terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan
upah minimum dengan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi nasional,
guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan perkembangan industri nasional
serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
KEDUA :
Khusus kepada:
1. Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk:
a. merumuskan
dan menetapkan kebijakan pengupahan dan
pengembangan sistem pengupahan nasional dengan ketentuan:
1) Upah Minimum
didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak
(KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi;
2) Upah Minimum
provinsi/kabupaten/kota diarahkan kepada pencapaian KHL;
3) untuk
daerah yang Upah
Minimumnya masih berada di
bawah nilai KHL,
kenaikan Upah Minimum dibedakan
antara Industri Padat Karya tertentu dengan industri lainnya;
4) besaran
kenaikan upah pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih,
ditetapkan secara bipartit antara
pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing-masing;
b. melakukan
koordinasi dengan menteri
terkait dalam rangka mengklasifikasikan kenaikan
Upah Minimum sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 3).
2. Menteri
Dalam Negeri melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan penetapan
Upah Minimum oleh pemerintah daerah.
3. Menteri Perindustrian, untuk:
a. menetapkan
definisi dan batasan
serta klasifikasi industri padat
karya tertentu; dan
b. melakukan
sosialisasi kepada pelaku
usaha industri mengenai kebijakan
penetapan Upah Minimum.
4. Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk:
a.
memantau proses penentuan
dan pelaksanaan kebijakan
penetapan Upah Minimum; dan
b.
menjaga dan menjamin
terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Gubernur, untuk:
a. menetapkan
Upah Minimum dengan
berdasarkan kepada kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan
nasional sebagaimana dimaksud pada angka
1, serta memperhatikan rekomendasi Dewan
Pengupahan di daerahnya masing-masing;
b. menetapkan
dan mengumumkan Upah Minimum
Provinsi yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi setiap tanggal 1
November;
c. menetapkan
dan mengumumkan Upah
Minimum Kabupaten/Kota setelah
Upah Minimum Provinsi ditetapkan, dalam
hal Kabupaten/Kota yang bersangkutan menetapkan Upah Minimum;
d. menetapkan
tahapan pencapaian KHL di
daerahnya masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi
kemampuan dunia usaha;
e. mengalokasikan anggaran
untuk kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi; dan
f. melakukan
pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum.
6. Bupati/Walikota, untuk:
a. menyampaikan
rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada
Gubernur setelah Upah Minimum Provinsi ditetapkan; dan
b. mengalokasikan anggaran
untuk kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
KETIGA :
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan
secara berkala kepada Presiden.
KEEMPAT :
Melaksanakan Instruksi Presiden
ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai
berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 September
2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
